Pemerintah Kota Bandung terus menghadapi tantangan berat dalam mengelola masalah kebersihan lingkungan di wilayahnya. Situasi penanganan sampah di Kota Kembang dilaporkan kian tertekan dan krusial, terutama saat memasuki musim libur panjang akibat lonjakan aktivitas masyarakat dan wisatawan yang berkunjung.
// RELATED STORIES
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa lonjakan aktivitas masyarakat pada musim liburan secara otomatis membuat volume sampah turut meningkat drastis. Berdasarkan pantauan redaksi di lapangan, kondisi tersebut diperparah oleh absennya fasilitas Tempat Pembuangan Akhir "TPA" yang mandiri di dalam kota, sehingga seluruh sistem pembuangan hilir sangat bergantung pada TPA Sarimukti milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Selama musim liburan ini, memang beban terhadap daya dukung lingkungan luar biasa beratnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah turun tangan langsung membantu kita untuk membuka kuota pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti," kata Farhan pada Senin 1 Juni 2026.
Menurut Farhan, keterbatasan infrastruktur ini memaksa Kota Bandung untuk mengoptimalkan pengolahan sampah di tingkat domestik atau internal kota saja. Kendati demikian, sisa timbunan residu yang tidak dapat diolah secara lokal tetap membutuhkan intervensi dan dukungan regulasi dari pemerintah provinsi.
"Kota Bandung tuh nggak punya TPA, jadi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengolahan semaksimal mungkin. Apabila ada sisa-sisa tumpukan, ya memang pada dasarnya harus kita dibantu oleh Gubernur," tutur Muhammad Farhan menambahkan.
Sebagai langkah taktis, Pemkot Bandung kini telah mengajukan permohonan resmi agar kota tersebut ditetapkan dalam status darurat sampah. Langkah ini diambil agar proses birokrasi dan penanganan di lapangan dapat berjalan lebih cepat serta fleksibel. Dari pengamatan tim redaksi, tumpukan sampah saat ini masih berkisar antara 1.609 hingga 2.800 ton yang tersebar di sejumlah Tempat Penampungan Sementara "TPS", dengan titik penumpukan terbesar berada di Ciwastra, Batununggal, Kopo Elok, Dago Elos, dan Babakan Siliwangi.
Merespons pengajuan tersebut, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan bahwa usulan penetapan status darurat sedang dalam tahap pembahasan mendalam. Pihaknya berencana untuk melaporkan kondisi riil di lapangan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan final.
"Lagi dikaji dengan cermat, dan kami mau terlebih dahulu melaporkan ke pak Gubernur KDM," ujar Herman Suryatman saat memberikan keterangan pada Selasa 2 Juni 2026.
Berdasarkan penjelasan pihak pemprov, aspek yang ditinjau tidak hanya terbatas pada tumpukan sampah saat ini, melainkan juga dampak kebijakan jangka panjang terhadap sistem pengelolaan sampah regional. Kapasitas TPA Sarimukti menjadi perhatian utama karena menjadi tumpuan bagi sejumlah daerah di kawasan Bandung Raya.
Herman memastikan bahwa persoalan krusial di Kota Bandung ini tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Ia menekankan bahwa penanganan krisis lingkungan ini harus dilakukan secara kolektif dan terintegrasi. "Kami akan berkoordinasi dahulu, yang pasti penanganan dilakukan secara sinergi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung," pungkasnya.